Dalil Tawasul

DALIL TAWASUL

Tawassul dengan para Sahabat dan Shalihin

Dalam kitab Riyadlus-Shalihin bab Wadaais-shahib hadits no.3, Rasulullah SAW bertawassul supaya Umar jangan lupa untuk menyertakan Rasulullah dalam segala do’anya di Mekkah ketika umrah :

عَنْ عُمَرَبْنِ اْلخَطَّابِ رَضِىَاللهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اْلعُمْرَةِ فَأذِنَ لىِ وَقَالَ: لاَتَنْسَنَا يَااُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَايَسُرُّنِى اَنَّ لىِ بِهَاالدُّنْيَا. وَفِى رِوَايَةِ قَالَ اَشْرِكْنَا يَااُخَىَّ فِى دُعَائِكَ. رواه ابوداود والترمذى

“Dari shahabat Umar Ibnul Khattab r.a. berkata: saya minta idzin kepada Nabi SAW untuk melakukan ibadah umrah, kemudian Nabi mengidzinkan saya dan Rasulullah SAW bersabda; wahai saudaraku! Jangan kau lupakan kami dalam do’amu; Umar berkata: suatu kalimat yang bagi saya lelah senang dari pada pendapat kekayaan dunia. Dalam riwayat lain; Rasulullah SAW bersabda: sertakanlah kami dalam do’amu”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dan masih banyak lagi dalil-dalil tawassul, namun kiranya cukup apa yang telah disebutkan di atas.

Dalam hadits di atas Rasulullah meminta kepada sayyidina Umar untuk menyertakan Rasulullah dalam do’anya sayyidina Umar selama di Makkah, padahal kalau Rasulullah berdo’a sendiri tentu lebih diterima, tetapi beliau masih meminta do’a kepada sayyidinda Umar.

Sandaran lain untuk tawassul jenis ini seperti dalam kitab Sahhihul Bukhari jilid I, bahwa Sayyidina Umar Ibnul Khattab bertawassul dengan Rasulullah dan Sahabat Abbas ketika musim paceklik, sebagaimana disebutkan berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ اَنَّ عُمَرَابْنَ اْلخَطَّابِ رَضِىَاللهُ عَنْهُ كاَنَ اِذَا قَحَطُوْا اِسْتَسْقىَ بِالعَبَّاسِْبنِ عَبْدِاْلمُطَلِّبِ فَقَالَ: الَّلهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا, قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. رواه البخارى

“Dari sahabat Anas; bahwasannya Umar Ibnul Khattab r.a. apabila dalam keadaan paceklik (kekeringan) ia memohon hujan dengan wasilah Sahabat Abbas Ibn Abdil Muthalib, maka berdo’a sayyidina Umar : Yaa Allah sesungguhnya kami bertawassul kepada Engkau dengan wasilah paman Nabi kami (Sahabat Abbas) maka berilah kami hujan, berkata Sayyidina Umar kemudian diturunkan hujan”. (HR Bukhari)

Bertawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah seperti para nabi, rasul dan shalihin, bukan berarti meminta kepada mereka, tetapi memohon agar mereka ikut memohon kepada Allah agar permohonan do’a diterima Allah SWT. Sebab, seluruhnya juga adalah haq Allah, seperti disebutkan berikut ini:

لاَمَانِعَ لمِاَ أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لمِاَ مَنَعْتَ

“Tiada ada yang mencegah kalau Allah mau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mencegahnya.”

قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ, اَللهُ الصَّمَدُ

“Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa dan Allah tempat meminta.”

Dalam kitab Al-Kabir wal Awsath Al-Imam Thabrani meriwayatkan sejarah Fathimah binti Asad Ibu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika wafat, Rasulullah SAW yang menggali kuburan dan membuang tanahnya dengan tangan beliau. Maka tatkala selesai, Rasulullah masuk ke kubur tadi dan berbaring sambil berdo’a :

اَللهُ الَّذِى يحُىِْ وَيمُيِتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَيَمُوْتُ اغْفِرْ لأُِ مّىِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْ خَلَهَا ِبحَقّ ِنَبِيّكَ وَاْلأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِى فَاءِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَكَبَّرَأَرْبَعًا وَاَدْخَلُوْ هَا هُوَ وَاْلعَبَّاسُ وَاَبُوْ بَكْرٍ الّصِدّيِقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ

“Allah yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia yang hidup tidak mati; Ampunilah! Untuk Ibu saya Fathimah binti Asad dan ajarkanlah kepadanya hujjah (jawaban ketika ditanya malaikat) kepadanya dan luaskan kuburnya dengan wasilah kebenaran Nabimu dan kebenaran para Anbiya’ sebelum saya, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Rasulullah takbir empat kali dan mereka memasukkan ke dalam kubur ia (Rasulullah), Sahabat Abbas Abu Bakar As-Shaddiq r.a.” (HR Thabrani).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari shahabat Anas. Lalu, diriwayatkan pula Ibnu Abi Syaibah dari shahabat Jabir, dan diriwayatkan pula Ibnu Abdul Barr dari shahbat Ibnu Abbas.

Dengan demikian, bertawassul dengan berdo’a dan mempergunakan wasilah, baik dengan iman, amal shaleh dan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT jelas tidak disalahkan oleh agama bahkan dibenarkan. Lalu, bertawassul bukan berarti meminta kepada yang dijadikan wasilah, tetapi memohon agar yang dijadikan wasilah memberikan keberkahan untuk diterima do’a para pemohonnya. Selanjutnya, bertawassul dengan wasilah yang disenangi Allah, atau berdo’a dengan menyebut sesuatu yang disenangi Allah, tentu Allah akan menyenangi kita, dan meridloinya. Maka apa yang disenangi Allah, seyogyanya disebut dalam do’an. ** (KH A Nuril Huda ; Ketua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama – LDNU)

---

Fasal tentang Tawasul (2): Tawassul Apakah Bukan Termasuk Syirik?

Tawassul Apakah Bukan Termasuk Syirik ?

Seorang pembaca NU Online menanyakan fasal tentang tawassul atau mendoakan melalui perantara orang yang sudah meninggal. “Apakah bertawasul/berdo’a dengan perantaraan orang yang sudah mati hukumnya haram atau termasuk syirik karena sudah meminta kepada yang mati (lewat perantaraan)? Saya gelisah, karena amalan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Apalagi dilakukan sebelum bulan Ramadhan dengan mengunjungi makam-makam wali dan lain-lain sehingga untuk mendo’akan orang tua kita yang sudah meninggal pun seakan terlupakan,”  katanya.

Perlu kami jelaskan kembali bahwa tawassul secara bahasa artinya perantara dan mendekatkan diri. Disebutkan dalam firman Allah SWT:

يآأَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, ” (Al-Maidah:35).

Pengertian tawassul sebagaimana yang dipahami oleh umat muslim selama ini bahwa tawassul adalah berdoa kepada Allah SWT melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi tawassul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah SWT. Tawassul merupakan salah satu cara dalam berdoa.

Banyak sekali cara untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah SWT, seperti berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoa di Maqam Multazam, berdoa dengan didahului bacaan alhamdulillah dan shalawat dan meminta doa kepada orang sholeh. Demikian juga tawassul adalah salah satu usaha agar doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan Allah SWT . Dengan demikian, tawasul adalah alternatif dalam berdoa dan bukan merupakan keharusan

Para ulama sepakat memperbolehkan tawassul kepada Allah SWT dengan perantaraan amal sholeh, sebagaimana orang melaksanakan sholat, puasa dan membaca Al-Qur’an. Seperti hadis yang sangat populer diriwayatkan dalam hadits sahih yang menceritakan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua, yang pertama bertawassul kepada Allah SWT atas amal baiknya terhadap kedua orang tuanya; yang kedua bertawassul kepada Allah SWT atas perbuatannya yang selalu menjahui perbuatan tercela walaupun ada kesempatan untuk melakukannya; dan yang ketiga bertawassul kepada Allah SWT atas perbuatannya  yang mampu menjaga amanat terhadap harta orang lain dan mengembalikannya dengan utuh, maka Allah SWT memberikan jalan keluar bagi mereka bertiga.

Adapun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama adalah bagaimana hukumnya bertawassul tidak dengan amalnya sendiri melainkan dengan seseorang yang dianggap sholeh dan mempunyai martabat dan derajat tinggi di mata Allah SWT. Sebagaimana ketika seseorang mengatakan: “Ya Allah SWT aku bertawassul kepada-Mu melalui nabi-Mu Muhammmad SAW atau Abu Bakar atau Umar dll”. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh, namun beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi kalau dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan lahiriyah bukan perbedaan yang mendasar karena pada dasarnya tawassul kepada dzat (entitas seseorang), adalah tawassul pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori tawassul yang diperbolehkan oleh ulama’. Pendapat ini berargumen dengan prilaku (atsar) sahabat Nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِّبِ فَقَالَ  اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إَلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِيْنَا وَإِنَّا نَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَافَيَسْقُوْنَ. أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ج: 1 ص:137

“Dari Anas bin malik bahwa Umar bin Khattab ketika menghadapi kemarau panjang, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muttalib, lalu Umar berkata: “Ya Allah, kami telah bertawassul dengan Nabi kami SAW dan Engkau beri kami hujan, maka kini kami bertawassul dengan Paman Nabi kita SAW, maka turunkanlah hujan..”. maka hujanpun turun.” (HR. Bukhori)

Imam Syaukani mengatakan bahwa tawassul kepada Nabi Muhammad SAW  ataupun kepada yang lain (orang shaleh), baik pada masa hidupnya  maupun  setelah meninggal adalah merupakan ijma’ para sahabat. “Ketahuilah bahwa tawassul bukanlah meminta kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara kepada keshalihan seseorang, atau kedekatan derajatnya kepada Allah SWT, sesekali bukanlah manfaat dari manusia, tetapi dari Allah SWT yang telah memilih orang tersebut hingga ia menjadi hamba yang shalih, hidup atau mati tak membedakan atau membatasi kekuasaan Allah SWT, karena ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah SWT tetap abadi walau mereka telah wafat.”

Orang yang bertawassul dalam berdoa kepada Allah SWT menjadikan perantaraan berupa sesuatu yang dicintai-Nya dan dengan berkeyakinan bahwa Allah SWT juga mencintai perantaraan tersebut. Orang yang bertawassul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah SWT bisa memberi manfaat dan madlarat kepadanya. Jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan perantaraan menuju Allah SWT itu bisa memberi manfaat dan madlarat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, karena yang bisa memberi manfaat dan madlarat sesungguhnya hanyalah Allah SWT semata. Jadi kami tegaskan kembali bahwa sejatinya tawassul adalah berdoa kepada Allah SWT melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah SWT. Tawassul hanyalah merupakan pintu dan perantara dalam berdoa untuk menuju Allah SWT. Maka tawassul bukanlah termasuk syirik karena orang yang bertawasul meyakini bahwa hanya Allah-lah yang akan mengabulkan semua doa. Wallahu a’lam bi al-shawab. (Oleh : H M. Cholil Nafis, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU)

---

Fasal tentang Wasilah dan Tawasul (1)

Agustus 9, 2010

Mengapa Bertawassul ?  

Wasilah (= perantara) artinya sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Allah SWT. Adapun tawassul sendiri berarti mendekatkan diri kepada Allah atau berdo’a kepada Allah dengan mempergunakan wasilah, atau mendekatkan diri dengan bantuan perantara. Pernyataan demikan dapat dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman : 

يَااَيُّهَااَّلذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوااللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ اْلوَسِيْلَةَ

“Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah, dan  carilah jalan (wasilah/perantara).” 

Ada beberapa macam wasilah. Orang-orang yang dekat dengan Allah bisa menjadi wasilah agar manusia juga semakin dekat kepada Allah SWT. Ibadah dan amal kebajikan juga dapat dijadikan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amar ma’ruf dan nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) juga termasuk wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

  

Mengenai tawassul dengan sesama manusia, tidak ada larangan dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits mengenai tawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah para Nabi, para Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi’in, para shuhada dan para ulama shalihin.

  

Karena itu, berdo’a dengan memakai wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah di atas tidak disalahkan, artinya telah disepakati kebolehannya. Bertawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, senyatanya tetap memohon kepada Allah SWT karena Allah-lah tempat meminta dan harus diyakini bahwa sesungguhnya :  

لاَمَانَعَ لمِاَ اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لمِاَ مَنَعْتَ

 Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau (Allah) berikan, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu apabila Engkau (Allah) mencegahnya.

 Secara psikologis tawassul sangat membantu manusia dalam berdoa. Katakanlah bertawassul sama dengan meminta orang-orang yang dekat kepada Allah SWT itu agar mereka ikut memohon kepada Allah SWT atas apa yang kita minta.

Tidak ada unsur-unsur syirik dalam bertawassul, karena pada saat bertawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT seperti para Nabi, para Rasul dan para shalihin, pada hakekatnya kita tidak bertawassul dengan dzat mereka, tetapi bertawassul dengan amal perbuatan mereka yang shaleh.

Karenanya, tidak mungkin kita bertawassul dengan orang-orang yang ahli ma’siat, pendosa yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawassul dengan pohon, batu, gunung dan lain-lain. (Oleh : A Nuril Huda, Ketua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama – LDNU).

Undang-Undang Guru dan Dosen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan

adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,

bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses,

peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan

yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan

pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara

terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan

kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan

nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi

yang bermartabat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-

Undang tentang Guru dan Dosen;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor

adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih

mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan

yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta

memerlukan pendidikan profesi.

5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah

daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan

formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah

perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang

memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para

pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja

adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru

atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai

dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di

tempat penugasan.

10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.

11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik

untuk guru dan dosen.

12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan

yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga

profesional.

13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan

hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk

mengembangkan profesionalitas guru.

14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan

tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk

menyelenggarakan program pengadaan guru pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta

untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu

kependidikan dan nonkependidikan.

15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas

pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan

pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen

dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas

keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip

penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan

martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.

17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau

terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang

terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah

yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah

yang berada dalam keadaan darurat lain.

18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan

dalam bidang pendidikan.

19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten, atau pemerintah kota.

21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan

pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

sertifikat pendidik.

Pasal 3

(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional

pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,

pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta

pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan

mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan

untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara

yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai

berikut:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang

pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

bidang tugas;

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas

keprofesionalan;

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerja;

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

sepanjang hayat;

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas

keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi

dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang

dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau

program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,

transparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki

kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada

satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan

anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan

sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat

oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan

tugas dan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas

dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan

kompetensi;

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas

keprofesionalan;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan

ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah

pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam

melaksanakan tugas;

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi

profesi;

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan;

j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;

dan/atau

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam

bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a

meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta

penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan

fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang

terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan

dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah

memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh

penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang

diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa

kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang

bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang

diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa

kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang

disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh

dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,

beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan

untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru,

pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin

terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi

hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi

fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,

dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan

ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara

Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan

kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di

daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara

Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan

pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi

kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau

kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi

calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan

dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga

kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu

pendidikan.

 (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan

tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan

bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan

lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam

jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi

secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta

untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan

menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik

dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam

kompetensi secara merata untuk menjamin

keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan

khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan

guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun

dalam kompetensi secara merata untuk menjamin

keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan

kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh

masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik

dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun

kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan

pendidikan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara

objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

 (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau

pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang

bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau

kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang

diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada

jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan

pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi,

antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun

antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan

pendidikan dan/atau promosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik

antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan

maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah

atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

kewenangan.

 (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara

pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan

berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang

meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan

pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan

dalam pelaksanaan tugas.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan

untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2

(dua) tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih

di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru

pengganti.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau

pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti

untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada

satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di

daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan

sebagai guru karena:

a. meninggal dunia;

b. mencapai batas usia pensiun;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12

(dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan

sebagai guru karena:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

bersama; atau

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1

(satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru,

kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai

pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai

dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan

dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional.

 (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan

fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan

pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan

karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik

dan kompetensi guru.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan

anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan

pengabdian guru pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat.

Pasal 35

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih

peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap

muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap

muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau

bertugas di daerah khusus berhak memperoleh

penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan

pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat

kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional,

dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk

tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,

dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik

Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun

kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari

pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari

besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai

penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi

profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan

perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau

perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua

peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan

kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan,

pemberian imbalan yang tidak wajar,

pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan

terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang

dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap

risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan

lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap

memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat

independen.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan

kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan

profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat

memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan

pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;

c. memberikan perlindungan profesi guru;

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan

e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan

martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan,

organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma

dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan

tugas keprofesionalan.

Pasal 44

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi

guru.

 (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru